herdinbisnis.com: Ketenagaan Pertanian harus Mendapatkan Reward

.

.

Rabu, 07 September 2016

Written on

Ketenagaan Pertanian harus Mendapatkan Reward

Aksi penyampaian pendapat atau aspirasi secara kolektif di muka umum  tidak bisa menunai hasil seketika. Demikian juga dengan Gelar Aksi THL TBPP Menagih Janji Pemerintah 2016.






EKSTRAKSI  HASIL-HASIL  AKSI THL TBPP MENAGIH JANJI PEMERINTAH 2016

Gelar AKSI  THL TBPP MENAGIH JANJI PEMERINTAH 2016 telah dilaksanakan pada hari Selasa - Rabu, 6 - 7 September 2016 dari jadwal yang direncanakan selama 3 hari 6 - 8 September 2016.

1. Aksi Hari ke-1, Selasa 6 September 2016

Tim Dialog diterima di Kantor Sekretariat Negara dan berdialog dengan Staf Ahli Presiden, Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian (Kapusluhtan)  Kementan, dan Pejabat Bidang Kepegawaian KemenPAN-RB.

Tanggapan Pemerintah : pelaksanaan seleksi penerimaan ASN mengacu pada peraturan pelaksana setingkat PP yang masih berlaku yakni PP No. 98/2000 junto PP No. 11/2002.

Dengan demikian hanya THL TBPP maks 35 tahun yang bisa masuk dalam seleksi PNS terbatas 2016. Adapun THL TBPP di atas 35 tahun akan diproyeksikan ke PPPK namun masih menunggu pengesahan RPP Manajemen PPPK 

2. Aksi Hari ke-2, Rabu 7 September 2016

Tim Dialog diterima Kepala Staf Kepresiden (KSP) di Istana Kepresidenan.

KSP mengapresiasi positif masukan dan usulan yang disampaikan dan menaruh minat dan ketertarikan terhadap peluang penyesuaian RPP Manajemen PNS yang disampaikan Tim Dialog.

Pihak KSP meminta kesediaan Tim untuk duduk bersama pada kesempatan berikutnya untuk mendiskusikan lebih detil substansi usulan yang telah disampaikan.

3. Kamis, 8 September 2016

Tim FK THL TBPP Nasional melengkapi dokumen masukan dengan mengirim softcopy dokumen ke pihak KSP.

Sore hari, Tim mendapatkan kepastian undangan KSP untuk mengikuti FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) minggu depan untuk membahas penyelesaian tenaga-tenaga di atas 35 tahun dengan kualifikasi ketenagaan khusus. Pihak-pihak yang diundang adalah Kementerian teknis terkait, KemenPAN-RB, dan perwakilan kelompok tenaga seperti THL TBPP dan BIdan PTT.

4. Menurut hemat kami, perguliran langkah-langkah ini merupakan progres positif yang perlu kita sikapi dan tanggapi dengan semangat positif pula. KSP serius untuk menjembatani dan ikut mendorong secara nyata skema penyelesaian yang berkeadilan dan pantas untuk tenaga-tenaga seperti THL TBPP.

5. FK THL TBPP NASIONAL menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh delegasi peserta aksi yang merapat ke Jakarta dari seluruh wilayah NKRI serta rekan-rekan panitia yang mengawal dan mengelola jalannya aksi di lapangan. Berkat partisipasi nyata Anda semua maka percepatan proses pembahasan yang lebih konkret dapat terlaksana.

6. Mari kita dukung sepenuhnya langkah-langkah yang sedang dan akan dilakukan FK THL TBPP NASIONAL dan TIM KERJA agar penyelesaian status THL TBPP tanpa batasan usia bisa tuntas pada tahun 2016.

Dukung aksi kami, tandatangani petisi ini 


Menyikapi tentang MoU Mentan-Bupati serta keluarnya pengumuman jadwal pendaftaran dan pelaksanaan test bagi THL TBPP yg berusia -35 th memang menimbulkan pertanyaan dan persoalan baru dikalangan THL yaitu mulai terjadinya disharmony antara -35 dan 35+. Perlu kami sampaikan bahwa : 
  1. Hasil dialog dengan Sekretaris BPPSDMP bapak Momon Rusmono bahwa MoU yg sdh dilakukan tidak serta merta mengunci kesempatan bagi yg 35+ utk mjd CPNS, MoU trsebut merupakan tindak lanjut dr surat MenPAN kepada Mentan utk prosesi bg yg -35 krn sementara yg sdh memiliki dasar hukumnya. Ketika sdh keluar dasar hukum yg mjd landasan bg 35+ mjd CPNS maka akan dilakukan MoU kedua.
  2. Terkait jadwal pendaftaran dan test mari kita sikapi secara arif, sebagai proses yg sifatnya bertahap, sehingga tdk perlu menimbulkan kecemburuan, berdasarkan pertanyaan kami kpd ketua MPR mengenai jadwal tersebut, beliau secara tegas mengatakan bahwa sama seperti yg terjadi pd kelompok bidan PTT, prosesnya tidak akan langsung mjd CPNS, artinya menunggu kepastian bagi kelompok usia 35+ 
  3. Memang hal ini menjadi PR dan tugas berat FK THL TBPP Nasional utk bergerak cepat mengawal kepastian bg kelompok 35+, dr proses yg sdh qta lalui, mulai dengan audiensi dgn MenPAN RB ( 2 sept 16 ), mediasi ke Deputi hubungan antar lembaga Setneg ( 6 sept 16 ), penerimaan oleh Kepala Staf Kepresidenan ( 7 sept 16 ) dan diikuti dgn jadwal FGD dengan staf KSP pd Rabu minggu depan serta penerimaan Ketua MPR RI ( 8 Sept 16 ) ins Allah masukkan terkait tuntutan penyamarataan tanpa membedakan usia sdh maksimal disampaikan, tinggal proses pengawalan intensif yg perlu dilakukan agar dapat mengejar prosesi yg sdh berjalan pd kelompok THL -35.Arah penyelesaian yg mjd dasar hukum bisa berupa perubahan PP ataupun Kepres. Dan hal ini sdh kami sampaikan pada dialog dengan Ketua MPR RI. 
  4. Kekompakan dan kesiapan dukungan dr daerah juga sangat penting semisal terjadi Deadlock maka mau tidak mau, kita bisa menggunakan kekuatan Massa lagi utk menekan agar Pemerintah mau mengakomodasi tuntutan qta 
  5. FK THLTBPP Nasional perlu dan akan menindak lanjuti SE BPPSDMP tentang penyelenggaraan test bersama antara kelompok THL -35 dan 35+ sebagaimana yg juga terjadi pd kelompok bidan PTT secepatnya sehingga bisa dikeluarkan informasi susulan pelibatan 35+ dalam prosesi yg berjalan di Kementan
Suasana dalam Ruang Kantor Staf Kepresidenan, ditemui Bapak Teten Masduki.
Namun demikian gelar aksi nasional ini telah nyata berhasil mendorong dinamika percepatan proses pembahasan penyelesaian status ketenagaan dari arah keterlibatan lembaga kepresidenan.

Dari Kiri ke Kanan : Lilik (Forum Bidan Desa), Nur Samsu (THL TB Penyuluh Pertanian), Hasbi (Forum Guru)

Dimoderatori oleh Bapak Tamam (baju putih berlatarbelakang dinding putih), FGD terlaksana. Sisi depan kamera, dari Kementerian-kementerian terkait, membelakangi kamera dari Bidan Desa, THL TB PP dan Guru

Respon Kantor Staf Presiden (KSP) cukup positif. Setelah mendengarkan paparan Tim Dialog pada hari ke-2 Demonstrasi Menagih Janji Pemerintah oleh THL TB Penyuluh Pertanian Republik Indonesia, Rabu 7 Desember 2016 pihak KSP berinisiatif untuk menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan Kementerian teknis terkait dan Kementerian PAN-RB. 

KSP juga mengundang utusan THL TBPP dan memberi kesempatan memaparkan lebih detil masukan yang telah disampaikan pada tanggal 7 September 2016 itu dalam suatu pertemuan yang digelar dalam bentuk FGD tersebut, bersama dengan semua unsur kementerian terkait dengan honorer dari Bidan Desa, THL TB PP dan Guru.

Inilah peluang positif namun jelas berat tantangannya karena pasti akan terjadi perang argumentasi antara KemenPAN-RB dan pihak kelompok kepentingan termasuk THL TBPP sebagai salah satu unsur yang dihadirkan sebagai peserta. Adapun selayang pandang kegiatan Focused Group Discussion yang diselenggarakan oleh Kantor Staf Kepresidenan Republik Indonesia bisa dibaca pada link berikut ini :

Adapun release selayang pandang kegiatan tersebut oleh FK Nas silahkan klik 

Share this case:

0 komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

Klik saja !!

Klik saja !!

Klik saja !!